Duta, Pontianak | Seratus hari pertama pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat menjadi momen penting untuk menilai arah dan langkah strategis pembangunan daerah. Evaluasi ini bukan sekadar catatan kritik, melainkan dorongan agar pemerintah bekerja lebih cepat, tepat, dan fokus pada masalah fundamental: peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, tanpa SDM yang unggul, pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi angka di atas kertas, tanpa benar-benar menyentuh kesejahteraan rakyat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.
Pertama, kita perlu jujur melihat posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat. Meskipun tren pertumbuhannya positif, posisi kita masih berada di peringkat 31 dari 38 provinsi di Indonesia, dan peringkat terakhir di antara provinsi di Pulau Kalimantan tahun 2024. Artinya, kecepatan kita tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan. Pemerintah harus berani membuat terobosan yang mempercepat perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Jangan sampai kita terjebak dalam kepuasan semu hanya karena grafik menunjukkan kenaikan, padahal secara peringkat kita tertinggal jauh.
Kedua, akses kesehatan perlu menjadi perhatian serius. Kasus di Desa Amawakng, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak menunjukkan adanya masyarakat penerima bansos PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) yang bahkan tidak tahu dirinya sudah tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Minimnya informasi dan pendampingan membuat bantuan pemerintah menjadi tidak efektif. Ditambah lagi, data per 9 Mei 2024 memperkirakan masih ada sekitar 600 ribu masyarakat Kalimantan Barat yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Pemerintah harus segera melakukan gerakan massif, jemput bola, dan kolaborasi lintas sektor agar jaminan kesehatan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Ketiga, selain kesehatan, perlindungan tenaga kerja juga tidak boleh diabaikan. Program subsidi BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah harus diperluas. Banyak masyarakat bekerja di sektor informal yang rawan risiko, namun tidak terlindungi jaminan sosial. Ini bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga wujud kehadiran negara bagi masyarakat kecil.
Keempat, persoalan klasik yang terus menghantui Kalimantan Barat adalah terbatasnya lapangan kerja. Pemerintah perlu menyiapkan strategi serius untuk mempercepat investasi, mengembangkan UMKM, serta mendorong sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Lapangan kerja yang luas akan mengurangi angka pengangguran dan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Kelima, akses pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin harus dijamin melalui program beasiswa kuliah. Tanpa itu, anak-anak dari keluarga kurang mampu akan sulit bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Beasiswa bukan hanya bentuk kepedulian sosial, melainkan juga investasi jangka panjang untuk membangun generasi Kalimantan Barat yang lebih berkualitas.

Keenam, pemerintah juga harus memastikan bahwa upah minimum yang telah ditetapkan benar-benar diterima pekerja. Penegakan aturan terkait upah ini menjadi indikator seberapa serius pemerintah melindungi buruh dan pekerja. Tanpa pengawasan yang ketat, aturan hanya akan berhenti di atas kertas, sementara di lapangan pekerja tetap hidup dalam kerentanan.
Enam persoalan ini sesungguhnya bukan hal baru. Pertumbuhan dan peningkatan setiap tahun memang ada, tetapi laju kita terlalu lambat dibandingkan daerah lain. Dalam konteks inilah, pemerintah Kalimantan Barat ditantang untuk bergerak cepat, progresif, dan berani mengambil langkah-langkah inovatif.
Rakyat tidak hanya butuh angka pertumbuhan, tetapi juga perubahan nyata yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seratus hari pertama adalah fondasi, namun perjalanan panjang masih menanti. Harapannya, Gubernur dan Wakil Gubernur mampu menjadikan momentum ini sebagai pijakan untuk mempercepat lompatan pembangunan SDM Kalimantan Barat, sehingga kita tidak lagi menjadi penonton dalam kompetisi nasional, melainkan mampu bersaing sejajar dengan provinsi lain.
*Agusandi, S.E., M.E. adalah Dosen Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Kampus II Pontianak