Wednesday, October 1, 2025
LIVE
More
    Home Blog Page 93

    Show Your Fire, Take Your Desire- Part 1

    Show Your Fire, Take Your Desire- Part 1

    MajalahDUTA.Com, Malang, 11 Oktober 2022 – Pandemi menjadi semacam momok yang membuat setiap orang di berbagai belahan dunia. Bagaimana tidak, segala aktivitas yang harus dikerjakan secara langsung, kala itu dibatasi.

    Aktivitas-aktivitas kebersamaan tidak dapat dilakukan lagi. Pembatasan-pembatasan mulai digalakkan sehingga orang-orang disarankan untuk melakukan aktivitas di rumah saja (work at home).

    Ruang gerak masyarakat semakin sempit. Masyarakat menerima dengan pasrah segala bentuk keterbatasan tersebut dengan saling menyelamatkan.

    Social distancing yang telah digalakkan saat pandemi itu, menyebabkan komunitas-komunitas kecil, rumah tangga, Gereja, tarekat-tarekat, biara-biara dan seminari tinggi tidak terkecuali mengalami dampaknya.

    Dari latar belakang himpitan pandemi, muncullah ide untuk mengadakan Lustrum IX. Ide tersebut dimulai dari keprihatinan atas situasi terbatas. Para frater dengan segala upaya mencoba meraih nafas kebebasan sekalipun terhimpit situasi yang menyesakkan dada. Kebebasan berkreasi untuk menghidupi panggilannya.

    Baca juga: Kami Berharap Natal Tahun 2022 bisa Menggunakan Gereja ini

    Atas prakarsa para staff, Seminari Tinggi Interdiosan San Giovanni XXIII melebarkan sayapnya menuju usia 45 tahun. Maka terselenggaralah aneka kegiatan yang menyibakkan skeptisme situasi terjepit di masa pandemi.

    Lustrum IX

    Lustrum IX Seminari Tinggi Interdiosesan San Giovanni (STISG) XXIII Malang ini mengambil inspirasi dari tema “Show Your Fire, Take Your Desire” yang berarti “Tunjukkan semangatmu, dan raihlah keinginanmu”.

    Perjalanan dimulai dari bulan Oktober 2021 dan diakhiri pada bulan yang sama di tahun 2022. Semangat yang berapi-api ini tertuang dalam beraneka kegiatan bulanan yang telah berhasil dijalankan selama satu tahun.

    Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: Lomba menggambar dan mewarnai tingkat TK-SD Se-Kota Malang, Temu Alumni STISG XXIII, Seminar-Festival Lukis-Cangkrukan, Webinar Nasional “Pendidikan Pancasila”, kegiatan donor darah, ziarah ke makam para biarawan-biarawati dan Bapa Uskup, aksi panggilan di Paroki St. Theresia Pandaan dan Paroki Gembala Baik Batu, kegiatan jalan sehat dan bazar.

    Puncak kegiatan Lustrum IX diselenggarakan pada hari 11 Oktober 2022. Tanggal ini dipilih dengan alasan bahwa setiap tahun Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Yohanes XXIII yang menjadi pelindung STISG XXIII.

    Baca juga: Waspada Kecacingan

    Romo Fransiskus Aryo, pembina panitia Lusrrum IX mengajak semua pihak untuk terlibat dalam kegiatan puncak Lustrum IX. Mulai dari para frater, para imam, para Bapa Uskup, orang muda dan Gereja ikut berpartisipasi untuk memeriahkan puncak ulang tahun ke 45 STISG XXIII ini.

    Melalui kegiatan Lustrum IX ini, diharapkan siapa saja sebagai generasi muda atau sebagai gereja bangkit dari pandemi covid-19. Tunjukkan cinta kita kepada banyak orang dan secara khusus melalui Lustrum IX dapat mengapresiasi dan mendorong setiap orang muda untuk berani menjadi imam di zaman millenial ini.

    Bersambung Part 2….

    Mahasiswa yang Bebas Berekspresi dan Merdeka

    Mahasiswa yang Bebas Berekspresi dan Merdeka

    MajalahDUTA.Com, Suara DUTA- Dewasa ini, Indonesia telah merayakan hari lahir kemerdekaan ke-77 tahun. Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hak asasi kemanusiaan yang majemuk dan beradab. Pegangan utama negara Indonesia adalah Pancasila.

    Sesuai dengan motto Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemerdekaan tentunya memiliki makna yang sangat luas baik dari sudut pandang masyarakat, pemerintah, pahlawan, dan secara khusus bagi mahasiswa.

    Dalam paragraf Pembuka Undang-Undang Dasar 1945 tertera juga makna kemerdekaan yang berbunyi, “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

    Menurut Ravena, “Merdeka itu kan artinya bebas ya, kalau menurut aku sebagai mahasiswa bebas itu bebas berpendapat dan bebas berekspresi,” ujarnya dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Rabu (17/8/2022).

    Menjadi pribadi yang bebas berpendapat dan bebas berekspresi ini, Ravena mau mengajak para mahasiswa untuk berani mengambil langkah dan sikap yang lebih baik dalam menyatakan pendapatnya.

    Kebebasan yang hakiki pada umumnya terletak pada diri seseorang untuk mengungkapkan gagasan-gagasan yang benar dan mampu berdampak positif bagi pelaksana.

    Kebebasan dalam berpendapat dari sisi akademik seringkali menjadi suatu permasalahan yang besar. Salah satu kasus terdapat di sebuah kampus, pihak rektorat memberi sanksi skorsing atau drop out terhadap beberapa mahasiswanya.

    Karena mengkritik berbagai persoalan serta kebijakan yang telah diterapkan oleh pihak kampus. Sanksi akademik tersebut terjadi pada Sembilan mahasiswa dari Universitas Teknorat Indonesia (UTI) Lampung dan tiga mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning (Unilak) Riau.

    Hal ini menjadi suatu permasalahan karena para mahasiswa tersebut diberhentikan tanpa adanya peringatan.

    Kebebasan Akademik

    Selain itu, sehubungan dengan kebebasan akademik menunjukkan bahwa terdapat tujuh puluh dua mahasiswa dijatuhi sanksi drop out dan skorsing berat akibat keterlibatan mahasiswa dalam demonstrasi yang mengkritik kebijakan kampus.

    Rektor Universitas Nasional (UNAS) menjatuhkan sanksi akademik terhadap tujuh belas mahasiswanya yang menuntut keringanan uang kuliah tunggal. Serupa dengan kasus tersebut, hasil pantauan Lokataru Foundation sepanjang 2019-2021, sanksi drop out juga menimpa dua mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL), empat mahasiswa Universitas Khairun di Ternate, serta dua puluh delapan mahasiswa UKI Paulus di Makassar.

    Hal tersebut turut menambah daftar panjang kegagalan kampus dalam menciptakan ruang aman untuk berpendapat.

    Menanggapi kasus-kasus tersebut, Haris Azhar menjawab, “Prinsip kebebasan akademik itu harus diselenggarakan sebebas-bebasnya. Kritik akademik juga harus dijawab dengan argumentasi akademik, bukan dengan tindakan represif dengan menjatuhkan sanksi akademik. Menurut saya itu hal norak yang menunjukkan bahwa para pejabat tidak memiliki kualifikasi akademik. Jika pemikiran kritis terus dibasmi dengan cara kotor seperti ini maka ke depan kampus akan menjadi tempatnya orang bodoh.

    Tidak akan ada lagi generasi yang pandai karena kecerdasan mahasiswa dapat terbentuk dengan situasi, peristiwa, dan kondisi yang memicu perdebatan dan kontestasi fakta diikuti dengan argumentasi yang dirangkai melalui metodologi.” Ungkap seorang direktur eksekutif Lokataru Foundation kepada Balairung ketika diwawancarai.

    Perwujudan Kemerdekaan

    Selain itu, menurut Kenny Santiadi mengenai kemerdekaan pendapat termasuk hak yang sangat dasar, sebab hak kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia.

    Seseorang yang terlibat ketidakadilan berhak menyuarakan pendapatnya kepada pihak-pihak yang berwajib. Tujuan kebebasan menyampaikan pendapat berdasarkan bagian menimbang pada UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum untuk mewujudkan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

    Perwujudan kebebasan menyampaikan pendapat dibagi menjadi berbagai macam bentuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ujar seorang Relawan Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR.

    Menurut Bivitri Susanti, “Kebebasan akademik juga berlaku untuk mahasiswa di setiap kampus. Mahasiswa, bersama dengan para dosen dan tenaga kependidikan adalah bagian dari Civitas Academica atau warga akademik pendidikan tinggi. Mahasiswa sebagai anggota Civitas Academica diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi.

    Agar menjadi mahasiswa yang intelektual, ilmuwan, praktisi, serta profesional (Pasal 13 ayat (1) UU Dikti).

    Mahasiswa tentunya memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik (Pasal 13 ayat (3) UU Dikti). Dalam menerapkan kebebasan akademik tersebut, pimpinan perguruan tinggi wajib melindungi dan memfasilitasi kebutuhan mahasiswanya.”

     

    Dalam pasal 8 ayat (3) UU Dikti berbunyi:

    Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Civitas Academica, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

     

    Dari kerangka hukum yang ada, jelas bahwa pimpinan perguruan tinggi seharusnya tidak melarang, melainkan wajib melindungi dan memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang bersifat ilmiah.

    Perguruan tinggi yang tidak melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik bahkan dapat dikenai sanksi administratif (Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (3) UU Dikti).

    Sanksinya dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penghentian pembinaan, atau pencabutan izin (Pasal 92 ayat (2) UU Dikti).

    Hal ini untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik atau pemanfaatan kampus untuk tujuan non-akademik.

    Dengan demikian, perlu dipahami bahwa memberikan pend=apat harus bersifat bebas merdeka dan bebas berekspresi. Tidak terkungkung pada ancaman serta hambatan yang kiranya membuat para mahasiswa tidak dapat menyuarakan pendapat mereka.

    Kami Berharap Natal Tahun 2022 bisa Menggunakan Gereja ini

    Kami Berharap Natal Tahun 2022 bisa Menggunakan Gereja ini

    MajalahDUTA.Com, Pontianak-Mohon Kiranya Uluran Tangan Kasih saudara sekalian untuk donasi kepada Gereja Kami. Setidaknya itulah yang disampaikan umat kepada penggalang dana yang diinisiator oleh Kamsi bersama rekannya Nini sebagai bendahara.

    Penggalangan dana ini juga diketahui langsung oleh R.D Donatus Indra Lubis sebagai pastor Paroki di Gereja Paroki Santo Kristoforus Sungai Pinyuh, Jalan Seliung Sungai Pinyuh. Setidaknya jika ada dana yang masuk, Nini sebagai bendahara akan melaporkan langsung kepada Pastor Paroki untuk Gereja Stasi Santo Gabriel.

    Bersama dengan timnya, Sherly Brigita juga menyampaikan informasi bahwa nama Gereja sesuai dengan peraturan Kemenag yaitu Gereja Katolik Santo Gabriel sekarang bersama pengurus umat tengah menggalang dana untuk perbaikan gereja dengan harapan dapat digunakan pada Natal tahun 2022 ini.

    Sesuai dengan namanya yaitu Malaikat Agung Santo Gabriel yang merupakan malaikat pewarta kabar gembira. Kami berharap gereja stasi ini terbangun sebelum Hari Raya natal.

    Sehingga para umat dapat merayakan Suka Cita Natal dengan suasana gereja yang baru yang sederhana.

    Sejarah Gereja

    Menurut Informasi yang didapatkan dari Kamsi yang merupakan termasuk tim pencari dana, diketahui bahwa kala itu (1978) di stasi sekitar ada 9 buah rumah, tapi di dalam 1 rumah itu ada beberapa Kepala Keluarga, jadi bisa bejumlah 49 umat.

    Gereja lama dengan nama Santo Fransiskus Asisi dibangun pada 5-4-1978, berdiri di wilayah Paroki Sungai Pinyuh.

    Bangunan mengunakan atap daun sagu dan berlantai papan jumlah yang waktu itu sekitar 9 Kepala Keluarga dan jumlah umat 49 orang.

    Kemudian pada 19-9-1994 gereja dibangun kembali mengunakan atap seng dan dinding semen. Kemudian sekarang telah dibongkar kembali untuk membangun gereja yang lebih besar dengan lonjakan umat yang semakin bertambah. Tercatat distasi saat ini ada 36 kepala keluarga dengan jumlah umat 141.

    Sekali lagi mohon kiranya keringanan tangan dan hati saudara untuk menolong saudara kita yang dengan tulus hati gotong royong membangun gereja demi menyongsong hari kelahiran Yesus Kristus di natal 2022 ini. Salam dan doa dari kami.

    Donasi dapat disalurkan via transfer melalui rekening :

    Bank KALBAR: 5121311251 a.n. Gereja Katolik St Gabriel

    Mohon Konfirmasi juga kepada CP: Kamsi +62 896-9228-3045 jika sudah di Transfer.

    Tidak Terkait Pencapresan Anies, Publik Desak Presiden Copot Menteri Dari Partai Nasdem, Terkait Kinerjanya Tidak Sesuai Harapan”

    Tidak Terkait Pencapresan Anies, Publik Desak Presiden Copot Menteri Dari Partai Nasdem, Terkait Kinerjanya Tidak Sesuai Harapan

    MajalahDUTA.Com, Jakarta- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh telah mendeklarasikan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai capres usungan di Pilpres 2024, keputusan itu pun mengundang berbagai tanggapan dari masyarakat, bahkan keputusan itu mendapatkan respon dari Analis Komunikasi Politik sekaligus Pendiri Lembaga Survei Kedai KOPI, Hendri Satrio, kepada wartawan, ia mengatakan menilai, cek ombak ini NasDem sangat berani memberikan dukungan pada Anies, Dengan keputusan NasDem memberi tiket pada Anies, maka peta politik dinilai akan berubah, Dalam waktu dekat akan terlihat bagaimana presiden dan orang istana bereaksi pada NasDem yang selama ini setia pada koalisi, Kemungkinan pertama, menteri-menteri NasDem bakal mengundurkan diri dari kabinet atas dasar keinginan, atau yang kedua, malah Jokowi melakukan reshuffle cabinet di mana Menteri-memnteri NasDem akan terusir dari istana.

    “Setelah ini (NasDem deklarasikan Anies) kita akan merasakan perubahan peta politik yang menurut saya akan lumayan bergerak, Saya memprediksi setelah ini kemungkinan besar menteri-menteri NasDem akan mengundurkan diri dari kabinet”Ungkap Hendro Satrio kepada pers, Senin, 3/10/2022 kemaren di Jakarta.

    Sementara itu, pernyataan Hendro Satrio tersebut juga mengusik respon dari masyarakat, terutama dari kalangan generasi muda, diantaranya dari Andi Hambali Gerakan Manivestasi Rakyat Milineal kepada wartawan, ia mengatakan apa yang disampaikan Hendro Satrio, itu bisa saja terjadi, namun sebenarnya bukan hanya soal pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, sebagai pemicu tidak harmonisnya hubungan Partai Nasdem dengan mitra koalisi pendukung pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin, melainkan adanya indikasi kinerja para menteri dari Partai Nasdem, tidak optimal dan seringkali menciptakan kegaduhan dan kinerjanya tidak optimal, misalnya; Menkominfo Johnny G Plate yang tidak becus menangani kasus kebocoran data yang seringkali terjadi, kemudian Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang diduga terlibat pada masalah sengkarut mafia pupuk, dan juga Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya yang minim prestasi.

    “Tiga menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju, mereka berpotensi dicopot, sebenarnya bukan hanya urusan politik, tapi lebih pada alasan kinerja, ini lebih obyektif dirasakan oleh masyarakat, sehingga jangan dikaitkan dengan pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem donk,”tukas Andi Hambali Gerakan Manivestasi Rakyat Milineal kepada pers, Kamis,6 Oktober 2022 di Jakarta.

    Baca juga: Sinergisitas TNI-ORARI Adalah Salah Satu Wujud TNI adalah Kita

    Andi Hambali mengingatkan langkah politik Nasdem juga sangat mungkin berimplikasi pada evaluasi total posisi partai besutan Surya Paloh tersebut di seluruh lingkaran kekuasaan, kondisi tersebut diperparah dengan kinerja kader Partai Nasdem di dalam kebinet Indonesia Maju, yang seringkali menjadi sorotan dari masyarakat, dan selalu berlindung pada alibi sebagai mitra koalisi yang mendukung Pemerintah Jokowi, dan ini justru membahayakan bagi kelangsungan penyelenggaraan kinerja Kabinet Indonesia Maju, mereka bisa menjadi “Benalu,” yang bisa menggrogoti kewibawaan pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin.

    Karena itulah, imbuh Andi, saat ini, momentum yang tepat, Partai Nasdem dipisahkan dari kalangan mitra koalisi pendukung Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin, hal ini tentunya tidak terkait pencapresan Anies, melainkan adanya indikasi agenda terselubung Partai Nasdem untuk kepentingan meraih kemenangan di pemilu serentak 2024 mendatang,lebih berbahaya dan lebih berimplikasi merugikan masyarakat

    “Karena tentunya ketiga Menteri Partai Nasdem tersebut di duga lebih focus pada kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa dan negara, karena itu sudah saatnya Presiden Jokowi mencopot tiga menteri dari Partai Nasdem tersebut, bukan alasan Pencapresan Anies tapi karena kepentingan negara, itu yang diharapkan masyarakat, yang secara obyektif menilai kinerja menteri dari Partai Nasdem lebih cenderung berseberangan dengan harapan rakyat”pungkas Andi Hambali.

    Terkait Sengkarut Proyek Pembangunan Tower BTS, Menkominfo Diadukan Ke Jampidsus

    Terkait Sengkarut Proyek Pembangunan Tower BTS, Menkominfo Diadukan Ke Jampidsus

    MajalahDUTA.Com, Jakarta– Saat ini Kementerian Kominfo kembali menjadi sorotan masyarakat, pasalnya tiga hari lalu Jampidsus Kejaksaan Agung RI, menyampaikan informasi terkait adanya Dugaan peristiwa pidana atau pelanggaran hukum dalam pengadaan tower Base Transceiver Station (BTS) oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Dugaan tindak pidana korupsi ini mengemuka karena keluhan masyarakat terkait jaringan yang kurang stabil atau kadang tidak dapat tersambung saat sistem pembelajaran daring yang dilakukan pemerintah semasa pandemi Covid-19, kemudian oleh Kejagung RI, direspon dengan melakukan penyelidikan dengan hasil adanya dugaan korupsi proyek pembangunan BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2020-2022, tentunya pengungkapan kasus ini, diharapkan tidak hanya focus pada penyelidikan perusahaan yang terlibat dalam proyek memiliki nilai triliunan rupiah, melainkan juga harus diperluas dengan melakukan audit kinerja maupun kebijakan kepada pejabat structural maupun non structural yang ada di lingkungan Kementerian Kominfo, demikian disampaikan Ahmad Ritus Koordinator JARUM NTT kepada awak media, Jumaat, 14/10/2022 di Jakarta.

    “Kami mencium aroma dugaan keterlibatan politisi Nasdem yang saat ini sebagai Tenaga Ahli di lingkungan Kementerian Kominfo, dan tentunya juga di duga juga ada keterlibatan Menkominfo sebagai”ungkap Ahmad Ritus.

    Baca juga: Di Muslok IV ORARI Lokal Kota Adm Jakarta Barat, Secara Aklamasi Johanes Susanto YB0FVV Terpilih Sebagai Ketua ORLOK Jakbar

    Menurut Ritus, dari informasi yang diperolehnya menyebutkan mengenai keberadaan politisi Nasdem bernama Dony Imam Priambodo atau DIP, yang saat ini masih menjadi tenaga ahli di Kemenkominfo, dan juga yang bersangkutan memiliki perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan pendirian Tower BTS, dengan nama Propelindo yang sejak tahun 2002 menjadi mitra investasi PT Telkom Indonesia, tentunya yang bersangkutan sangat berpengalaman di bidang pembangunan tower BTS, dan diduga yang bersangkutan mengerti serta memahami seluk beluk pembangunan Tower BTS tersebut, selain itu diduga juga memahami dugaan adanya scenario yang diduga menguntungkan pihak tertentu, dan diduga juga merugikan negara.

    Begitu pula, lanjut Ahmad Ritus, adanya indikasi dugaan Korupsi Kebijakan yang dilakukan Jhonny G Plate sebagai Menkomifo dalam pengadaan tower Base Transceiver Station (BTS), yang menguntungkan pihak lain, melalui dugaan dilemahkannya pengawasan pada proyek tower Base Transceiver Station (BTS) yang bernilai Trilyunan rupiah, sehingga proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi diduga bermasalah dalam hal pembayaran ke pihak ketiganya. Hingga akhirnya, PT SES mengambil langkah tegas, dengan menyegel site-site tower tersebut.

    Baca juga: Agung Praptono Jadi Ketua DPD PUTRI Jakarta

    “ Adanya indikasi dugaan keterlibatan Menkominfo Jhonny G Plate maupun politisi nasdem berinisial DIP tersebut sudah kami adukan ke pihak Jampidsus agar melakukan pemeriksaan terhadap keduanya, ya, kami sangat berharap Jampidsus dapat segera mengusut tuntas kasus ini, dengan melakukan audit investigasi terhadap seluruh pejabat di kemenkominfo, termasuk terhadap keduanya, sehingga tidak hanya pihak BAKTI Kemenkominfo saja yang diperiksa, pejabat berwenang di Kemenkominfo patut diperiksa”pungkas Ahmad Ritus.

    Sebelumnya, surat perintah penyelidikan itu diterbitkan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus. Posisi ini masih diemban oleh Supardi sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Riau.

    Surat itu muncul dengan nomor surat Print-23/F.2/Fd.1/07/2022 tertanggal 18 Juli 2022. Dalam surat itu disebutkan, penyelidikan dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan BTS 4 oleh BAKTI Kemenkominfo. Proyek tersebut, menyangkut pembangunan internet pelayanan publik dan jasa internet pedesaan di sejumlah daerah.

    Terkait dengan proyek pembangunan BTS 4G oleh Kemkominfo mengadakan rilis resmi pada Selasa (20/9) yang menyebutkan sudah membangun 4.161 tower BTS. Dalam rancangan pembangunan sendiri, terdapat 9.113 BTS yang akan dibangun.

    Menteri Johnny Plate dalam rilis itu menyampaikan, pembangunan BTS 4 G tersebut dilakukan di wilayah-wilayah terluar dan yang tertinggal. Kata dia, proyek pembangunan tersebut memang belum rampung semuanya, karena estimasi pembangunan rampung 2024.

    “Sisanya, sedang terus dikerjakan agar dapat selesai di akhir kabinet ini tahun 2024,” kata Johnny.

    Waspada Kecacingan

    Waspada Cacingan

    MajalahDUTA.Com, Pontianak- Penyakit kecacingan atau biasa disebut cacingan masih dianggap sebagai hal sepele oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal jika dilihat dampak jangka panjangnya, penyakit kecacingan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi penderita dan keluarganya.

    Menurut Prof. Tjandra (Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan), kerugian akibat penyakit kecacingan tidak terlihat secara langsung, karena itu penyakit ini sering dianggap sepele oleh masyarakat. Cacingan terkadang bisa tidak menimbulkan gejala sama sekali.

    Walaupun bergejala, penyakit ini biasanya menyebabkan keluhan yang tidak khas dan bisa mirip dengan penyakit lain. Penyakit kecacingan dapat menyebabkan anemia (kurang darah), berat bayi lahir rendah, gangguan ibu bersalin, lemas, mengantuk, malas belajar, IQ menurun, prestasi dan produktivitas menurun.

    Berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan,  jenis cacing yang banyak menyerang adalah cacing gelang (Ascaris Lumbricoides), cacing tambang (Ankylostoma Duodenale dan Necator Americanus), dan cacing cambuk (Trichuris Trichuria). Penyakit ini pada umumnya menyerang pada anak-anak karena daya tahan tubuhnya masih rendah.

    Baca juga:Lingkungan dan Kesehatan

    Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah iklim tropis, kesadaran akan kebersihan yang masih rendah, sanitasi yang buruk, kondisi sosial ekonomi yang rendah, serta kepadatan penduduk.Dikatakan lebih lanjut, satu ekor cacing dapat menghisap darah, karbohidrat dan protein dari tubuh manusia. Cacing gelang menghisap 0,14 gram karbohidrat & 0,035 gram protein, cacing cambuk menghisap 0,005 mL darah, dan cacing tambang menghisap 0,2 mL darah.

    Sekilas memang angka ini terlihat kecil, tetapi jika sudah dikalkulasikan dengan jumlah penduduk, prevalensi, rata-rata jumlah cacing yang mencapai 6 ekor/orang, dan potensi kerugian akibat kehilangan karbohidrat, protein dan darah akan menjadi sangat besar.Kerugian akibat cacing gelang bagi seluruh penduduk Indonesia dalam kehilangan karbohidrat diperkirakan senilai Rp 15,4 milyar/tahun serta kehilangan protein senilai Rp 162,1 milyar/tahun.

    Kerugian akibat cacing tambang dalam hal kehilangan darah senilai 3.878.490 liter/tahun, serta kerugian akibat cacing cambuk dalam hal kehilangan darah senilai 1.728.640 liter/tahun.

    Baca juga: Paus ungkapkan Perawatan kesehatan adalah misi yang menyatukan sains dan kepenuhan umat manusia

    Dari data di atas, maka sangat penting bagi kita untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit kecacingan. Adapun beberapa langkah pencegahan yang dapat kita lakukan, antara lain:

    1. Cuci tangan secara teratur, terutama setelah buang air, mengganti popok bayi, sebelum memasak, dan sebelum makan.
    2. Simpan daging mentah dan ikan dengan baik, kemudian masak hingga matang.
    3. Cuci buah dan sayur dengan benar sebelum dikonsumsi.
    4. Berikan obat cacing untuk binatang peliharaan, seperti kucing dan anjing, secara berkala.
    5. Hindari berjalan tanpa alas kaki dan menyentuh tanah atau pasir tanpa sarung tangan.
    6. Gunting kuku secara teratur dan hindari menggigit kuku.

    Sementara itu, bila kita terkena infeksi cacing, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mempercepat penyembuhan dan menghindari penyebaran telur cacing, antara lain:

      • Basuh bagian anus pada pagi hari untuk mengurangi jumlah telur cacing, karena cacing biasa bertelur pada malam hari.
      • Ganti pakaian dalam dan seprai setiap hari selama terinfeksi.
      • Cuci pakaian tidur, seprai, pakaian dalam, dan handuk dengan air panas untuk membasmi telur cacing.
      • Hindari menggaruk daerah di sekitar anus yang gatal.
      • Penyakit kecacingan sebaiknya tidak dianggap remeh. Jika ada anggota keluarga mengalami gejala penyakit kecacingan, berkonsultasilah dengan dokter untuk mengetahui cara penanganan yang tepat.

    Sinergisitas TNI-ORARI Adalah Salah Satu Wujud TNI adalah Kita

    Sinergisitas TNI-ORARI Adalah Salah Satu Wujud TNI adalah Kita

    MajalahDUTA.Com, Jakarta- Tema HUT ke-77 TNI tahun ini “TNI adalah Kita” mengandung makna bahwa sejatinya TNI tidak lahir begitu saja dan terbentuk di saat bangsa Indonesia sudah mapan, melainkan berasal dari rakyat yang berjuang melawan penjajah dalam merebut kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), kemudian berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), dan selanjutnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dari nama-nama awal terbentuknya TNI, jelas nampak bahwa keberadaan TNI tidak bisa dipisahkan dari rakyat.

    Selama 77 tahun pengabdiannya, TNI telah memberikan darma baktinya kepada masyarakat, bangsa dan negara di bidang pertahanan, untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas tersebut harus didukung dengan mental prajurit TNI yang kuat, tangguh serta memiliki disiplin, loyalitas dan kesetiaan kepada NKRI, bukan hanya itu, makna Tema “TNI adalah Kita” juga menegaskan bahwa TNI dibangun oleh adanya dukungan seluruh komponen bangsa Indonesia, salah satu diantaranya adalah ORARI.

    Sebagai Cadangan Nasional di bidang Komunikasi Radio, ORARI secara otomatis mendukung gerak langkah, tugas dan pengabdian TNI yang tidak terlepas dari penggunaan alat komunikasi radio sejak perjuangan merebut kemerdekaan hingga sekarang di era kemajuan teknologi informasi, demikian disampaikan Suryo Susilo, YBØJTR Ketua Umum ORARI Pusat kepada awak media, Rabu, 5 Oktober 2022 di Jakarta.

    “Bagi Kami, TNI adalah “ayah kandung” ORARI, karena kelahiran ORARI “dibidani” oleh Mayjen TNI (Purn.) dr. Roebiono Kertopati pada tahun 1967 melalui Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia, yang menjadi landasan bersatunya beberapa Organisasi pegiat Amatir Radio di Indonesia pada tahun 1968 menjadi satu Organisasi, yaitu ORARI. Jadi, sejak berdirinya, ORARI sudah sangat dekat dengan TNI, dan mendapat dukungan Perhubungan Angkatan Darat (Hubdam) dari Kodam-Kodam yang ada di seluruh Tanah Air.

    Sinergisitas TNI dengan ORARI terus berlangsung dengan membangun sistem komunikasi radio sebagai cadangan untuk mengantisipasi apabila muncul permasalahan terhadap jaringan komunikasi di saat TNI menunaikan tugas dan tanggungjawabnya menjaga pertahanan negara di berbagai kawasan, terutama di kawasan dan/atau pulau-pulau terdepan Indonesia”, ungkap Suryo Susilo, YBØJTR.

    ORARI mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Mabes TNI dan Mabes TNI AD berupa Kegiatan Komunikasi Sosial (KOMSOS). Dengan mengikuti kegiatan tersebut, terjalin komunikasi yang intens untuk mendukung tugas TNI dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

    Dalam rangka meningkatkan dukungan komunikasi terhadap pelaksanaan tugas TNI, dari pihak ORARI terus meningkatkan kemampuan Anggotanya agar dapat mengikuti perkembangan teknologi radio komunikasi yang pesat, termasuk penggunaan satelit untuk komunikasi, agar dapat lebih mendukung TNI dalam menjaga persatuan dan kedaulatan NKRI, baik di darat, laut maupun udara, dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang muncul dari dalam negeri maupun luar negeri.

    Kegiatan Komsos Mabes TNI dan Mabes TNI AD yang secara berkala melibatkan ORARI menunjukkan bahwa sinergitas ORARI dengan TNI dapat terpelihara dan terjaga dengan baik.

    “Di momentum peringatan HUT ke 77 TNI, kami berharap TNI dapat semakin kuat dan semakin profesional, namun tetap dekat dengan rakyat. Dirgahayu TNI, Selamat ulang Tahun ke-77. TNI adalah Kita, bravo TNI” pungkas Suryo Susilo, YBØJTR.

    Pelantikan Pengurus Umat Stasi Santo Petrus, Darit

    MajalahDUTA.Com, Darit- Pelantikan pengurus umat Stasi Santo Petrus Guna Periode 2022-2025 Paroki Santo Agustinus dan Matias Darit Keuskupan Agung Pontianak.

    Minggu,02 oktober 2022 Pelantikan Kepengurusan Gereja Katolik Santo Petrus stasi guna Paroki Santo Agustinus Dan MAatias Darit Keuskupan Agung Pontianak.

    Berdasarkan melihat, menimbang dan memperhatikan bahwa ketua umat lama almarhum Ronny S periode 2018-2022 telah meninggal dunia,maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut harus ada pergantian ketua umat, dan ketua umat terpilih dalam kepengurusan minggu 25 Agustus 2022 terpilih atas nama Mukhin.

    Dalam pelantikan kepengurusan tersebut jumlah pengurus yang dilantik 7 orang yang diketuai oleh Mukhin, Seketaris Rino Ritulin, bendahara Lambertus Galam dan Divisi Liturgi Ropita, Orang Muda Katolik Sara, Bapak Bapak Katolik M.Kubal, Wanita Katolik Natalia Neli,dilantik langsung oleh Pastor Reimon Esebeus Fasak ,MSC.

    Beliau Berpesan dalam kotbahnya, menjadi pemimpin harus bisa melayani , dan beliau juga berpesan kepada umat harus tetap aktif dalam kegiatan mengereja, dan jangan patah semangat.

    Untuk menjadi pengikut Kristus memang harus menjunjung tinggi iman Kekatolikan sejati, kalau maju dan diberkati maka harus yakin dengan iman dan penuh kepercayaan serta punya pengharapan yang teguh agar berkat Tuhan selalu di rasakan dalam setiap kehidupan.

    Baca juga: Kemeriahan Bulan Kitab Suci Nasional (BKSN) di Paroki Kristus Raja Sambas

    Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Bapak Bapak Katolik ( BAPAKAT ) sekitas 10 orang serta umat dari Stasi Santo Petrus Guna 50 an umat yang hadir.

    Ketua umat Stasi Santo Petrus Guna Bapak Mukhin yang baru dilantik juga menyampaikan banyak terima kasih Kepada Pastor Paroki Serta bapak bapak Katolik (BAPAKAT) Serta umat yang hadir dalam kegiatan tersebut sehingga acara nya dapat berjalan dengan baik meskkipun konsep acaranya itu sendiri sederhana, harapanya agar kepengurusan bisa berjalan dengan baik serta umat juga diajak untuk tetap aktif dalam kegiatan hidup mengereja agar terciptanya kerja sama antar pengurus Gereja tutur beliau.

    Setelah Misa Pelantikan berlangsung ketua umat, BAPAKAT dan umat stasi guna diajak untuk menikmati makan siang bersama di rumah ketua umat.

    Tampak dalam makan siang tersebut kebersamaan dan kekompakan umat dan pastor sambil mencicipi makanan siang sederhana sambil bersenda gurau di sambut rintik hujan yang menetes membasahi tanah sehingga tidak terasa acara tersebut sudah selesai dengan baik Berkat campur tangan Tuhan.

    Hadapi Dampak Resesi Dunia Dengan Penggunaan anggaran tepat sasaran

    Hadapi Dampak Resesi Dunia Dengan Penggunaan anggaran tepat sasaran

    MajalahDUTA.Com, Jakarta- Sinyal-sinyal bahwa ekonomi dunia berpotensi alami resesi pada 2023 kian tampak, yakni dengan adanya tren kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan hampir banyak negara di dunia secara bersamaan, serta belum adanya tanda-tanda berakhirnya perang Rusia-Ukraina, serta munculnya permasalahan krisis energy, menjadi permasalahan yang dapat memicu terjadinya resesi, meski begitu, Sri Mulyani percaya diri dengan menyebut bahwa perekonomian Indonesia masih cukup sehat dan aman dari ancaman resesi.

    Hal itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2022 yang berada di jalur positif dan inflasi yang masih terkontrol.

    Sementara itu, penjelasan Menkeu Sri Mulyani mengenai Resesi Dunia, mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai kalangan, diantaranya dari Faisal Saleh pengamat social politik, kepada awak media yang menghubunginya, ia mengatakan saat ini Memang kondisi ekonomi dalam negeri dan global dalam kedaan tidak menentu.

    Karena itu harapan nya Pemerintah dapat mengelola keuangan negara dengan prinsip efisien dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan menambah nilai pertumbuhan bagi seluruh lapisan masyarakat khusus lapisan menengah bawah yang secara kwantitatif sangat besar.

    Baca juga: Di Muslok IV ORARI Lokal Kota Adm Jakarta Barat, Secara Aklamasi Johanes Susanto YB0FVV Terpilih Sebagai Ketua ORLOK Jakbar

    “ Dampak resesi dunia, yang diprediksi bakal terjadi tahun 2023 tersebut, tentunya bukan hanya mempengaruhi roda perekenomian nasional maupun daerah, melainkan juga dapat berimplikasi pada kehidupan politik dan social masyarakat “ungkap Faisal Saleh kepada wartawan, Senin, 3 Oktober 2022 di Jakarta

    Menurut Faisal, Resesi global sebenarnya pernah terjadi pada 2020 tetapi resesi lebih disebabkan karena krisis kesehatan.

    Pada tahun ini, ancaman resesi global juga kian menjadi nyata. Perang Rusia-Ukraina, kebijakan moneter ketat, serta lonjakan harga pangan dan energi membuat ekonomi global akan melambat.

    Ancaman resesi global yang semakin nyata bisa menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia. Dampak negatif perlambatan ekonomi global bisa merembet melalui jalur ekspor hingga pasar keuangan, Tekanan inflasi yang tinggi, terutama pangan, bisa semakin membebani kelompok tidak mampu.

    Angka kemiskinan dikhawatirkan akan naik karena pendapatan mereka sebagian besar habis untuk konsumsi pangan.

    “Adapun dampak sosialnya, jelas akan menimbulkan permasalahan bertambahnya pengangguran, kemudian harga kebutuhan hidup semakin melonjak maka akan mempengaruhi perilaku masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan berbagai cara, kondisi inilah yang dapat memicu terjadinya kriminalitas, efek lainnya adalah meningkatnya tingkat kecemasan masyarakat, “ungkap Faisal

    Nah situasi tersebut, lanjut Faisal, apabila dibiarkan begitu saja, maka bakal ada kecenderungan munculnya perilaku social yang menyimpang dari masyarakat, terutama dari kalangan generasi milineal, misalnya, dengan adanya tekanan ekonomi yang tinggi, karena resesi, maka untuk melampiaskan kecemasan itu, mereka mudah tersulut emosinya, sehingga bisa memicu terjadinya tawuran, tindakan kriminal dengan beragam modus operandi, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital, dengan gambaran tersebut, Indonesia harus bersiap terhadap segala kemungkinan dari dampak resesi global tersebut. Apalagi, kondisi perekonomian Indonesia juga cukup terpukul dengan pandemi Covid-19 yang menghasilkan jumlah warga miskin yang semakin banyak.

    Baca juga: Dalam Sengkarut Penyelesaian Tragedi 1965, Negara Harus Hadir Dengan Membentuk KKR

    “Kondisi ini diharapkan harus segera diantisipasi, karena itu diperlukan langkah strategis yang sudah semestinya dipersiapkan oleh Pemerintah dan juga DPR, mungkin hari ini, seperti dikatakan Menkeu Sri Mulyani bahwa kondisi ekonomi Nasional aman dan sehat, tapi kita tidak tahu, jika tiba-tiba saja resesi dunia hadirnya diluar prediksi kita, lebih cepat dari yang kita prediksi, maka diperlukan langkah antisipasi, terutama antisipasi dampak social di masyarakat, jika resesi global itu terjadi,”tukas Faisal Saleh.

    Faisal Saleh juga mengingatkan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia, indikator ekonomi Indonesia seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, transaksi berjalan, neraca pembayaran Indonesia (NPI), hingga ekspor impor masih sangat baik. Namun, nilai tukar terus melemah dan menunjukkan kinerja yang buruk, karena itu diperlukan langkah antisipasi, misalnya dengan memperkuat daya beli, resesi ekonomi bisa diatasi dengan membuat kebijakan dan proyek-proyek strategis untuk membangun iklim investasi agar investor tertarik menanamkan modalnya kembali.

    “Kami juga berharap, pemerintah juga melakukan langkah antisipasi terhadap dampak resesi dunia, dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, agar mengubah perilakunya melalui gerakan hidup hemat, tidak konsumtif, dan lebih focus pada prioritas pemenuhan kebutuhan hidup, ya, Resesi Dunia itu sebuah keniscayaan, jadi jangan cemas, hadapi dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran”pungkas Faisal Saleh

    Dalam Sengkarut Penyelesaian Tragedi 1965, Negara Harus Hadir Dengan Membentuk KKR

    Dalam Sengkarut Penyelesaian Tragedi 1965, Negara Harus Hadir Dengan Membentuk KKR

    MajalahDUTA.Com, Jakarta- Setiap tahun pada bulan September isu dan pemberitaan mengenai tragedi 1965 mewarnai diskusi ruang publik Indonesia. Semenjak berakhirnya rezim Orde Baru, marak perdebatan mengenai pelbagai tafsiran dan bukti baru mengenai tragedi tersebut.

    Sebelumnya, selama lebih dari tiga dekade tafsiran yang berbeda dari versi Orde Baru mengenai tragedi 1965 dilarang.

    Walau berbagai tafsiran dan bukti-bukti baru tersedia, sampai saat ini belum ada kesepakatan bersama mengenai bagaimana menampilkan narasi sejarah tragedi 1965 di Indonesia, oleh karena itu sudah seharusnya Pemerintah melakukan investigasi terhadap kasus ini.

    Pemerintah harus tegas, apakah kasus ini benar-benar terjadi atau sebuah rekayasa Pemerintahan Orde Baru, dalam penggulingan kekuasaan Presiden Soekarno, yang dikenal dengan kudeta merangkak, demikian disampaikan Ketua Pusat Bantuan Hukum Masyarakat (PBHM) Ralian Jawalsen, SH kepada awak media, Jumaat, 30 September 2022.

    Baca juga: Di Muslok IV ORARI Lokal Kota Adm Jakarta Barat, Secara Aklamasi Johanes Susanto YB0FVV Terpilih Sebagai Ketua ORLOK Jakbar

    “Karena setelah peristiwa 1965 itu, membuat Soekarno harus kehilangan kekuasaannya. Bahkan, laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara di tolak oleh hadirnya Ketua MPRS Jendral AH Nasution,”ungkap Ralian Jawalsen, SH.

    Padahal, lanjut Ralian, Jendral Haris Nasution itu tidak pernah menjadi anggota MPRS, jangan-jangan Ini merupakan skenario kudeta diduga dilakukan militer, dengan mempreteli orang-orang pendukung Soekarno yang berada di MPRS, terkait dengan peristiwa berdarah 1965 ini, menurut Ralian, dalam kehidupan masyarakat terindikasi adanya pertentangan yang disebabkan oleh Pemahaman masyarakat yang tidak lengkap mengenai tragedi 1965, selain itu berbagai pihak juga cenderung menyederhanakan masalah dengan mengabaikan konteks lokal dan global pada saat tragedi itu terjadi, Baik tentara, korban, penyintas, para aktivis HAM, dan terlebih masyarakat luas, kerap menyederhanakan narasi mengenai tragedi tersebut.

    “Masing-masing memilih narasi atau analisis yang sejalan dengan kepentingan mereka, karena itu untuk mencari jalan keluar dari beban masa lalu yang kelam ini perlu pemahaman yang komprehensif dan lengkap mengenai tragedi 1965, dan tentunya Negara harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan tragedy 1965 dan juga mengupayakan adanya jalan rekonsiliasi”tukas Ralian

    Lebih lanjut, Ralian mengatakan bahwa perwujudan kehadiran negara dalam penyelesaian tragedy 1965 ini yakni adanya kebijakan Pemerintah Jokowi untuk membentuk Komisi Kebenaran Rekonsiliasi, dan tentunya hal tersebut sudah semestinya di dukung oleh DPR RI, dengan membuat rumusan Undang-Undang tentang Rekonsiliasi yang berbasis pada nilai-nilai terkandung dalam Pancasila, dulu pada tahun 2004 pernah ada UU 27 tahun 2004 tentang KKR, namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena ada salah satu pasal yang menyebutkan jika telah meminta maaf, pelaku berhak mendapatkan pengampunan atau amnesti. Hal ini dirasakan sangat memberatkan korban pelanggaran ham berat karena bukan bentuk keadilan yang berperspektif kemanusiaan.

    “Nah, kalau semua pihak, ingin tragedy 1965 ini terselesaikan, maka pemerintah Jokowi bersama DPR merumuskan kembali Undang-Undang yang baru tentang KKR, dan selain itu Presiden Jokowi atas nama Negara, meminta maaf atas korban kekerasan politik tahun 1965, yang membuat anak-anak keturunan dari mereka yang dituduh terlibat Tragedi 1965 yang di masa Orde Baru, tidak mendapat akses kesempatan yang sama di ruang publik jadi PNS atau TNI/Polri. Itu salah satu kejahatan Pemerintahan Orde Baru,”ucap Ralian.

    Di akhir perbincangan dengan awak media, Ralian juga menegaskan bahwa sudah saatnya, Presiden Jokowi menggelar Malam Rekonsiliasi untuk meminta maaf Pemerintah terhadap rakyatnya yang telah menjadi stigmatisasi PKI.

    “Selanjutnya, memberikan kesempatan yang sama bagi anak bangsa lain, tanpa terkecuali, karena bagaimanapun di dalam Pancasila itu tidak mengenal diskriminasi, balas dendam dan juga stigmatisasi, tapi justru Pancasila menegaskan adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak Azasi Manusia”pungkas Ralian Jawalsen, SH yang juga mantan aktivis mahasiswa tahun 1998.

    1...929394...154Page 93 of 154

    TERBARU

    TERPOPULER


     

    Majalah DUTA adalah media Kristiani yang bersifat lintas gereja dengan visi mempersatukan warga Gereja Katolik Indonesia. “Menyuarakan Kabar Baik” menjadi misi kami melalui karya jurnalistik berupa tulisan-tulisan yang bersifat informatif, edukatif, menguatkan iman, dan memberi wawasan.

    Contact us: redaksidutaptk@gmail.com

    Links

    Category

    Berita867Pendidikan300Citizen Journalist294Kategorial199Trends180Suara DUTA166Gereja95Spritualitas85Budaya54

    © 2024 Majalah DUTA. All rights reserved