Duta, Pontianak | Gelombang digitalisasi dan adopsi Kecerdasan Buatan (AI) telah menyapu hampir setiap sektor kehidupan. Dari otomatisasi pabrik, analisis data prediktif di bisnis, hingga asisten virtual di rumah kita, teknologi ini menjanjikan efisiensi, inovasi tanpa batas, dan peningkatan kualitas hidup. Namun, di balik janji-janji kemajuan ini, muncul pertanyaan mendasar: Apakah kita sebagai individu, masyarakat, dan negara sudah benar-benar siap untuk menghadapi transformasi radikal ini?
Kesiapan terhadap digitalisasi dan AI tidak hanya diukur dari seberapa banyak smartphone yang kita miliki, tetapi dari fondasi infrastruktur yang merata dan kuat.
Di banyak negara, termasuk Indonesia, disparitas akses internet dan teknologi masih tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. AI dan digitalisasi hanya akan memperlebar kesenjangan ini jika aksesibilitas tidak diatasi. Bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital atau AI jika koneksi internet yang stabil pun menjadi kemewahan?
Ambisinya adalah AI dan smart city, tetapi realitas di banyak daerah terpencil adalah perjuangan untuk mendapatkan koneksi dasar.
Bagaimana kita bisa berbicara tentang Machine Learning dan Big Data jika saudara-saudara kita di pelosok desa harus naik ke bukit, mendaki atap rumah, atau bahkan memanjat pohon tinggi hanya demi mendapatkan satu bar sinyal telepon seluler?
Kenyataan ini merupakan kontras yang menyakitkan bagi narasi digitalisasi nasional. Bukan hanya sinyal, tetapi ketersediaan listrik (energi) juga menjadi penghalang utama. AI, cloud computing, dan perangkat digital adalah teknologi yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Tanpa listrik 24 jam, perangkat digital tidak dapat diisi ulang, modem tidak dapat beroperasi, dan potensi digitalisasi pun mati suri.
Fokus harus dialihkan dari “teknologi canggih” ke “infrastruktur dasar yang merata”. Jika kita mengabaikan masalah akses sinyal (konektivitas) dan akses listrik (energi) di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), maka digitalisasi dan AI hanya akan dinikmati oleh segelintir orang, sementara sisanya terperangkap dalam kemiskinan akses.
Teknologi AI yang canggih memerlukan infrastruktur cloud computing, jaringan 5G, dan pusat data yang memadai. Keamanan siber juga menjadi perhatian utama. Semakin terdigitalisasi suatu negara, semakin rentan pula ia terhadap serangan siber yang dapat melumpuhkan layanan publik dan ekonomi.
Tantangan Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)
Ancaman terbesar AI bukanlah menciptakan robot yang akan mengambil alih dunia, melainkan menciptakan kesenjangan keahlian (skill gap) di mana sebagian besar angkatan kerja menjadi tidak relevan.
Banyak pekerjaan rutin akan diotomatisasi. Kesiapan SDM berarti kemampuan untuk bertransisi dari pekerjaan yang bersifat repetitif ke pekerjaan yang menuntut keterampilan kognitif tingkat tinggi, seperti: Pemikiran Kritis, Kreativitas dan Inovasi, Kolaborasi Lintas Disiplin, Literasi Data dan AI.
Pemerintah dan lembaga pendidikan harus mereformasi kurikulum dengan cepat untuk melatih generasi baru agar menjadi pengembang AI atau mitra kerja AI (AI collaborators), bukan sekadar korban otomatisasi.
Rasa cemas terhadap hilangnya pekerjaan adalah reaksi alami. Kesiapan sosial membutuhkan adanya jaring pengaman dan program pelatihan ulang (reskilling dan upskilling) yang masif dan terstruktur untuk memfasilitasi transisi karier.
Tantangan Kesiapan Etika dan Regulasi
Teknologi AI bekerja berdasarkan algoritma dan data. Hal ini memunculkan isu etika yang sangat kompleks yang belum memiliki kerangka hukum yang mapan.
Sistem AI belajar dari data yang dimasukkan oleh manusia. Jika data tersebut mengandung bias historis (ras, gender, kelas sosial), maka AI akan mereplikasi dan bahkan memperkuat diskriminasi tersebut dalam keputusannya, seperti dalam proses rekrutmen atau penentuan kredit. Kesiapan berarti memiliki mekanisme audit untuk memastikan keadilan (fairness) dan transparansi (transparency) algoritma.
Digitalisasi berarti pengumpulan data pribadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. AI memproses data ini untuk mengambil keputusan. Pertanyaan mengenai kepemilikan data, bagaimana data digunakan, dan hak individu untuk dilupakan, menjadi isu krusial. Diperlukan regulasi perlindungan data pribadi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas.
Kesimpulan
Kesiapan sejati terhadap Digitalisasi dan AI bukanlah tentang mengimpor teknologi terbaru, melainkan tentang membangun fondasi yang memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya mengonsumsi, tetapi juga menciptakan dan mengontrol teknologi tersebut.
Kita harus memastikan bahwa AI berfungsi sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, bukan sebagai kekuatan yang merusak ekuitas dan etika sosial. Tanpa mengatasi masalah fundamental seperti akses sinyal dan listrik, semua diskusi tentang AI hanyalah ilusi kemajuan bagi sebagian besar populasi.
Ini adalah panggilan bagi semua pihak—pemerintah untuk regulasi yang visioner, industri untuk praktik yang bertanggung jawab, dan masyarakat untuk adaptasi yang proaktif—agar kita dapat menavigasi masa depan yang didominasi AI dengan bijak, inklusif, dan etis. Kesiapan bukan hanya kewajiban, tetapi investasi dalam masa depan yang adil.
*Paulinus Jang, S.E.,M.M. – Dosen Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa, Unika San Agustin.
