Tuesday, November 17, 2026
More

    Uskup Samuel Lantik Hakim Tribunal Gerejawi Keuskupan Agung Pontianak Periode 2026–2029

    MajalahDUTA.Com | Administrator Apostolik Keuskupan Agung Pontianak, Mgr. Samuel Oton Sidin, OFMCap, melantik dan memberikan penugasan kepada enam anggota Tribunal Gerejawi Keuskupan Agung Pontianak untuk masa bakti 2026–2029.

    Pelantikan berlangsung di Kapel 12 Rasul, Keuskupan Agung Pontianak, Senin (16/11/2026), pukul 11.00 WIB.

    Dalam susunan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Administrator Apostolik Keuskupan Agung Pontianak Nomor 396.SK/SKR.KAP/KAP/XI/2026, RP. Pius Barces, Lic.Iur.Can, CP,  diangkat sebagai Vikaris Yudisial atau Hakim Ketua.

    Sementara itu, lima hakim anggota terdiri atas RD. Yohanes Paulus Arief Samara, RD. Antonius Bartolo Medias Arianto, RP. Gregorius Eddy, CP, RP. Alfred Dino Lamaroang, OFMCap, dan Sr. Muthia Lestari, SH (Suster SMFA).

    Sebelum penetapan tugas, Mgr. Samuel Oton Sidin mengajak para anggota Tribunal untuk menerima tanggung jawab tersebut sebagai tugas pelayanan Gereja.

    SUSUNAN: Kepengurusan. Hakim Anggota Tribunal Gerejawi Keuskupan Agung Pontianak Periode 2026–2029. Sumber: KOMSOSKAP.

    Dalam pertanyaan persediaan, dia menyampaikan bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan untuk memohon berkat bagi para anggota Tribunal yang akan menjalankan tugas selama tiga tahun ke depan.

    “Kita berkumpul di tempat ini untuk memohon berkat secara khusus bagi para anggota Tribunal Keuskupan Agung Pontianak yang akan menjalankan tugas pelayanan untuk masa bakti 2026–2029,” kata Mgr. Samuel.

    Dia kemudian meminta kesediaan para anggota untuk menerima dan melaksanakan tugas tersebut dengan tulus dan ikhlas.

    Menanggapi pertanyaan itu, seluruh anggota yang dilantik menyatakan kesediaannya dengan menjawab, “Kami bersedia.”

    Selanjutnya, Sekretaris Keuskupan Agung Pontianak, RP. Adiantus Aloysius, CP, membacakan Surat Keputusan Administrator Apostolik tentang Susunan Anggota Tribunal Gerejawi Keuskupan Agung Pontianak Periode 2026–2029.

    Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa pembentukan Tribunal Gerejawi didasarkan pada kebutuhan untuk melindungi hak-hak rohani umat beriman, memastikan pemenuhan kewajiban mereka, serta mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan Gereja.

    DOKUMENTASI: Uskup Samuel Lantik Hakim Anggota Tribunal Gerejawi Keuskupan Agung Pontianak Periode 2026–2029. Sumber: KOMSOSKAP.

    Surat keputusan itu juga menegaskan bahwa setiap anggota Gereja Katolik memiliki hak dan kewajiban rohani sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik.

    Karena itu, perkara maupun persoalan rohani yang timbul di antara umat beriman akibat kesalahan, pelanggaran, ataupun kelalaian perlu diselesaikan secara adil, cepat, dan murah sesuai dengan ketentuan hukum Gereja.

    “Perkara maupun masalah rohani di antara umat beriman dalam Gereja yang timbul akibat kesalahan, pelanggaran, ataupun kelalaian perlu diselesaikan secara adil, cepat, dan murah,” demikian salah satu pertimbangan dalam Surat Keputusan tersebut.

    Pengangkatan anggota Tribunal periode 2026–2029 sekaligus mengakhiri masa tugas dan jabatan anggota Tribunal periode 2023–2026.

    Dalam keputusan itu, Administrator Apostolik memberikan kewenangan kepada anggota Tribunal yang baru untuk mengadili dan menyelesaikan perkara yang bersifat gerejawi dan/atau kerohanian dalam wilayah yurisdiksi Keuskupan Agung Pontianak.

    Pelaksanaan tugas tersebut harus berpedoman pada ketentuan Kitab Hukum Kanonik dan prosedur yang berlaku.

    DOKUMENTASI: Uskup Samuel Lantik Hakim Anggota Tribunal Gerejawi Keuskupan Agung Pontianak Periode 2026–2029. Sumber: KOMSOSKAP.

    Dasar hukum yang dicantumkan dalam keputusan tersebut adalah Kitab Hukum Kanonik 1983, khususnya Kanon 1401, Kanon 1402, serta Kanon 1419 sampai dengan Kanon 1425.

    Surat Keputusan yang ditetapkan di Pontianak pada 16 November 2026 itu ditandatangani oleh Mgr. Samuel Oton Sidin, OFMCap, selaku Administrator Apostolik Keuskupan Agung Pontianak.

    Pengangkatan dan penugasan para anggota Tribunal berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal penetapan. (Samuel)***

    Sumber: Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Pontianak.

    Related Articles

    spot_img
    spot_img
    spot_img
    spot_img
    spot_img

    Latest Articles