MajalahDUTA.Com, Jakarta- Pada 2014 silam kedua negara AS dan RRC mendukung Capres yang sama, yaitu Joko Widodo, Incumbent Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi Konstelasi politik jelang Pilleg/Pilpres Indonesia 2024 sudah jauh sekali (signifikan) berubah drastis, demikian dikatakan Setyoko Pengamat Politik kepada nasionalpos.com
“Kini, menghadapi perhelatan Pilpres Indonesia 2024 yang satu tahun ke depan — sepertinya sulit dibuktikan, namun dapat dirasakan adanya indikasi perang intelijen AS versus RRC tersebut.” Ungkap Setyoko
Menurut Setyoko, AS dan RRC dinilai punya kepentingan dalam Pilpres Indonesia 2024, dirinya menduga 2 negara ini punya kepentingan dan agenda besar menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis mereka. AS maupun RRC pasti butuh Indonesia. Itu wajar, karena Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang sangat melimpah.
Lebih lanjut Setyoko mengatakan Jadi, wajar AS dan RRC punya kepentingan di setiap Pilpres Indonesia, kita bisa lihat 2 periode Presiden Joko Widodo berkuasa, bagaimana dekatnya Indonesia dengan RRC, sementara pada saat yang sama AS belum tentu enjoy/happy melihat kedekatan RI — RRC. AS bahkan menginginkan RI jauhi RRC, dekati Israel. Pada saat kampanye Pilpres 2024 mendatang yang akan berlangsung selama 75 hari mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dipastikan akan banyak pendapat yang mengatakan akan terjadi perang intelijen dalam Pilpres Indonesia 2024.
“Beberapa pendapat dari berbagai pihak, mengkhawatirkan tentang kemungkinan keterlibatan badan-badan intelijen, baik itu badan intelijen dalam negeri maupun intervensi badan intelijen asing.”ucap Setyoko
Setyoko juga mengungkapkan bahwa Yang lebih menggetarkan lagi kata sejumlah pengamat politik/intelijen, ada intelijen asing yang turun tangan dan atau jemput bola ke Indonesia, kabarnya kekuatan-kekuatan asing tersebut, diduga mencoba menarik BIN, TNI, dan Polri untuk mendukung Paslon tertentu. 2024 adalah tahun politik, selain berlangsung Pilpres Indonesia adalah agenda penyelenggaraan terpenting di Indonesia, setelah Pilleg DPR/DPD RI. Kedua agenda tersebut adalah bagian dari implementasi sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia.
“Ihwal penyelenggaraan Pilleg biasanya tak diributkan soal keterlibatan intelijen, namun pada event Pilpres Indonesia 2024 justru kemungkinan perang intelijen asing disebut-sebut lebih riuh terlibat. Banyak yang kemudian menyederhanakan dan atau berspekulasi keterlibatan intelijen baik sebagai organisasi maupun pribadi/personal.” tukas Setyoko.
Tentu, imbuh Setyoko, sangat disayangkan sesungguhnya menyebut intelijen demikian entengnya, padahal Intelijen bisa didefinisikan, yaitu: a. Intelijen Sebagai Pengetahuan; b. Intelijen Sebagai Kegiatan; c. Intelijen Sebagai Organisasi; Penggunaan ilmu intelijen seperti pembentukan opini, negative campaign memang nampaknya telah digunakan, namun penggunaan black campaign nampaknya belum terlihat. Akan tetapi, dinilai masih dalam tahap yang wajar–bukan sebagai sebuah hasil operasi intelijen dalam lingkup besar yang terencana dengan apik/matang.
Contoh operasi intelijen yang sukses adalah pola pemenangan Capres Donald Trumph oleh pihak Telik Sandi Rusia pada perhelatan Pilpres AS akhir 2016 silam, yang mana disinyalir kuat bahwa Markas Besar Partai Demokrat, dan E-Mail dari Capres Partai Demokrat Hillary Clinton itu diintersepsi/disadap oleh agen-agen intelijen Rusia.
“Jadi, soal kemungkinan adanya monitoring serta ikhtiar mempengaruhi dari pihak telik sandi asing sangat memungkinkan terjadi pada perhelatan Pilpres Indonesia 2024 mendatang. Hal ini yang sangat mendesak untuk diwaspadai agar agen-agen telik sandi Indonesia dan elite politik Indonesia tidak sampai terbina (tergalang) dan membocorkan rahasia NKRI kepada kekuatan-kekuatan asing tersebut.”ucap Setyoko.
Setyoko juga mengingatkan agar semua ikhtiar infiltrasi dan atau penetrasi pihak telik sandi asing jelas sangat terkait dengan kepentingan nasional (national interest) negaranya masing-masing. Pada prinsipnya aktivitas sebuah kantor perwakilan diplomatik atau Kedubes asing selain mewakili sebuah negara, juga melakukan aktivitas apa yang biasa disebut dalam bahasa intelijen sebagai Pulin, Puldat, dan atau Pulbaket. Intinya, Kedubes asing itu adalah sebuah intelligence station.
Maka dari itu, lanjut Setyoko, yang lebih mendesak kini bagi para bakal capres-cawapres sebaiknya harus ekstra hati-hati dengan adanya bisikan dan atau masukan yang nampaknya baik–tetapi kemudian justru menyesatkan atau menimbulkan polemik yang merugikan citranya sebagai Paslon Pilpres 2024 mendatang.
Awalnya nampak baik-baik saja, tapi justru mengarahkan dan atau mendorong seseorang (capres atau cawapres) tercebur dalam perangkap, kejeblos dalam lubang got. Sangat mendesak, selain waspada perlu aksi kontra-intelijen–mendatang prioritaskan pengamanan pribadi, pengamanan informasi, pengamanan alutsistel, pengamanan aktivitas, dll, agar masing-masing Paslon terhindar dari unsur-unsur pendadakan strategis.
“Pendadakan strategis di sini tentunya bersifat multi dimensi, bukan sekedar kepentingan politik elektoral sebetulnya. Lebih dari itu, ideologi, ekonomi, budaya, dan banyak aspek lainnya, karena itu sebaiknya bacapres, parpol, masyarakat dan bahkan Badan Intelijen Negara agar lebih mewaspadai adanya indikasi perang intelejen asing yang bisa berimplikasi menggerogoti kedaulatan NKRI “pungkas Setyoko.
